Pengamat: Akuisisi Yang Tak Transparan Berpotensi Merugikan Negara

Thepresidentpost.id - Jakarta - Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mencermati soal kabar konsolidasi atau akuisisi antara tiga perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pembiayaan UMKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ia menilai penggabungan itu sesuatu yang aneh dan tak lazim dilakukan. Apalagi penggabungan dengan skema akuisisi ini dilakukan secara tidak transparan dan terbuka. “Ini sesuatu yang aneh. Masa perbankan mengakuisisi non perbankan, walaupun memiliki kesamaan di jasa keuangan namun memiliki core bisnis yang jelas berbeda. Ini tidak lazim. Ada apa dibelakang dibalik semua itu,” ujar Salamuddin ketika dimintai komentarnya oleh awak media di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Tak dapat dipungkiri, Pemerintah membutuhkan dukungan penuh dalam upaya meningkatkan daya guna seluruh BUMN untuk memiliki daya saing bisnis yang kokoh secara global, sehingga kontribusi hasil bisnis BUMN bagi pembangunan terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah merancang program kerja peningkatan daya saing seluruh BUMN dengan melakukan penggabungan beberapa BUMN ke dalam Induk tertentu dengan dasar jenis bisnis yang serupa atau sama. Selain daripada itu terdapat kondisi faktual banyak BUMN yang kurang sehat dan sulit bersaing, sehingga menjadi beban bagi Pemerintah, dan langkah sub holding, holding atau akuisisi oleh Pemerintah menjadi jalan keluar terbaik sekaligus tindakan penyelamatan.

Salamuddin mengatakan, selama ini Pegadaian tidak ada persoalan dengan likuiditas, hutang, atau kewajiban dengan pihak manapun. Dia bilang, kinerja perusahaan plat merah ini cukup bagus dan tak punya persoalan. Hal ini terlihat bahwa BUMN pembiayaan ini selalu memberikan pinjaman yang nilainya lebih kecil dari aset yang dijaminkan.

“Selama ini tak ada kabar berita di media tentang persoalan yang dihadapi oleh pegadaian. Kita tak pernah dengar, jadi tak ada masalah dengan pegadaian. Itu kan lembaga yang aman. Tidak ada resiko sama sekali,” terang Salamuddin.

Berpotensi Merugikan

Salamuddin juga berpendapat proses akuisisi ini punya potensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, proses penggabungan ini akan secara otomatis akan ada aliran dana yang mengalir dari BRI kepada Pegadaian. Tapi sayangnya, tidak ada kejelasan diperuntukan untuk apa aliran dana tersebut.

“Jika proses ini tak berlangsung secara transparan akan berpotensi pada praktek yang tidak sehat. Istilahnya mereka bisa “atur - atur” tanpa proses yang terbuka. Ini berpotensi akan terjadi penyalahgunaan keuangan BUMN untuk keperluan yang tidak punya dasar. Jika semua itu dilakukan secara tertutup, tidak ada audit, tidak ada penilaian tentang harga, nantinya akan bisa merugikan keuangan negara,” jelas Salamuddin.

Salamuddin juga mengatakan, jika persoalan itu tak cepat dibenahi, maka akan muncul persoalan yang lebih besar dikemudian hari. Karena dengan penggabungan ini secara otomatis, Pegadaian akan menjadi anak perusahaan BRI.

“Sudah pasti nasib mereka akan terancam. Karena akan ada perubahan efisiensi pegawai, dan lainnya. Apalagi rencana ini dilakukan secara diam - diam. Pastinya mereka merasa terancam,” pungkas Salamuddin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berencana akan membentuk perusahaan induk BUMN untuk UMKM dengan menggabungkan BRI, Pegadaian, dan PNM. Rencana ini mencuat ketika Menteri BUMN menyatakannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/11) yang lalu.

Erick menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) kini difokuskan untuk korporasi kecil khususnya ultra mikro dan UMKM. Pada saat yang sama, keberpihakan bisnis ultra mikro dari perusahaan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian juga perlu terus dikembangkan.