Start-up Hukum di Dalam Ekosistem Unikorn

Thepresidentpost.id - Justika (Hukumonline) telah masuk ke dalam ekosistem salah satu unikorn di Indonesia, yaitu Bukalapak (Hukumonline, 23/9/2020). Justika adalah start - up yang salah satu model bisnisnya mengumpulkan konsultan hukum di mana pengguna dapat melakukan konsultasi daring melalui chat dengan konsultan hukum tersebut dengan biaya Rp30.000 (Justika.com).

Saya pernah menulis mengenai peluang jasa hukum apabila dikembangan oleh unikorn dan dekakorn di Indonesia. Pembahasan mengenai ini saya kemukakan di artikel (book chapter) berjudul “Pemahaman dan Pemanfaatan Produk Perusahaan Teknologi di Bidang Hukum oleh Mahasiswa Hukum” yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2019.

Hal yang perlu digarisbawahi pada artikel tersebut adalah mengenai peluang unikorn dan dekakorn yang dapat memberikan pasar besar mereka yang sudah mapan kepada model bisnis teknologi di bidang hukum.

Dalam konteks artikel tersebut pembahasan yang dilakukan adalah mengenai usaha yang merupakan bagian langsung dari unikorn dan dekakorn tersebut, bukan kolaborasi dengan entitas lain seperti yang dilakukan oleh Bukalapak bersama dengan Justika. Dua jalur ini sama - sama dapat menyasar ke arah yang sama, yaitu: mendapatkan konsumen dari pasar mapan yang ada di unikorn dan/atau dekakorn.

Sebelumnya unikorn misalnya seperti Tokopedia dan Bukalapak serta dekakorn seperti Gojek telah bekerja sama dengan sejumlah pihak ketiga dalam mengembangkan usahanya. Untuk mengetahui jasa - jasa yang ditawarkan dari kolaborasi tersebut, kita dapat langsung membuka di menu aplikasi unikorn dan dekakorn tersebut. Misalnya Gojek berkolaborasi dengan HaloDoc (GoMed) di mana Halodoc antara lain menyediakan platform konsultasi kesehatan yang dilakukan secara daring oleh dokter.

Bukalapak selain dengan Justika juga berkolaborasi dengan Indogold di bidang investasi emas (BukaEmas). Tokopedia berkolaborasi dengan PT Pegadaian (Persero) dalam menawarkan investasi emas. Membeli emas dapat dilakukan dengan mudah antara lain dilakukan bersamaan dengan membeli produk. Produk yang dibeli tersebut dibayar bersamaan dengan membeli emas.

Mengakses jasa Justika di Bukalapak dapat dilakukan dengan menuju ke bagian menu, lalu kita akan menemui bagian Tanya Hukum. Cara lainnya adalah kita dapat menggunakan mesin pencari di Bukalapak dengan menuliskan kata “Hukum”, lalu akan muncul Tanya Hukum yang dapat langsung kita klik untuk mengaksesnya.

Bagi yang sudah mendengar kerja sama antara Justika dengan Bukalapak, proses pencarian dapat dikatakan akan lebih mudah dikarenakan kita telah mengetahui apa yang kita akan cari. Namun demikian, bagi orang yang belum mengetahui kerja sama ini akan mengalami kesulitan untuk mengetahui adanya fitur baru berupa Tanya Hukum di Bukalapak.

Menggunakan model transaksi seperti membeli produk sekaligus membeli emas di atas dapat saja dilakukan. Namun produk yang akan dibeli juga perlu relevan sehingga diperlukan jasa konsultasi hukum oleh pengguna Bukalapak sebelum membeli produk tersebut. Misalnya ketika pengguna ingin membeli produk yang harganya mahal dan/atau beresiko tinggi sehingga diperlukan suatu analisis hukum sebelum melakukan pembelian untuk meminimalisir resiko kerugian.

Perlu diketahui model bisnis start - up hukum di Indonesia bukan hanya seperti yang ditawarkan oleh Justika saja, namun telah ada beberapa model bisnis lain meskipun model bisnisnya masih belum banyak (untuk variasi model bisnis perusahaan teknologi di bidang hukum, saya juga membahasnya di artikel berjudul “Pemahaman dan Pemanfaatan Produk Perusahaan Teknologi di Bidang Hukum oleh Mahasiswa Hukum” di atas).

Berbagai start - up hukum dan juga perusahaan teknologi di bidang hukum juga memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan unikorn dan/atau dekakorn serta masuk ke dalam ekosistem unikorn dan/atau dekakorn tersebut. Harapannya tentunya masyarakat akan semakin diuntungkan dengan kehadiran jasa hukum di dalam ekosistem unikorn dan dekakorn yang sudah mereka biasa gunakan.

Oleh: Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.
Dosen Program Studi Hukum President University