Selasa, 24 Desember 2024|Jakarta, Indonesia

Ini Tantangan yang Dihadapi Dana Pensiun BUMN

Wiyanto

Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:21 WIB

Dana Pensiun/ilustrasi bisnismuda.id
Dana Pensiun/ilustrasi bisnismuda.id
A A A

Thepresidentpost.id - Jakarta - Dana Pensiun yang didirikan oleh perusahaan BUMN memiliki peran yang signifikan di negeri ini. Data terakhir menunjukkan, dana pensiun BUMN mencapai Rp 149 triliun atau 52% dari total dana pensiun di Indonesia yang senilai Rp 289 triliun.

Dari dana pensiun BUMN yang sebesar Rp 149 triliun tersebut, sekitar 68% atau Rp 101 triliun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Manfaat Pasti (MP). Namun, sekitar 67% DPPK MP BUMN memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100%. Seperti diketahui, RKD adalah salah satu ukuran kesehatan DPPK MP.

RKD adalah rasio kekayaan Dana Pensiun dibagi dengan kewajiban Dana Pensiun. Jika RKD mencapai 100% atau lebih, pendanaan Dana Pensiun dalam keadaan dana terpenuhi (fully funded). Jika RKD berada di bawah 100%, pendanaan Dana Pensiun disebut dalam keadaan dana tidak terpenuhi (unfunded).

Sedangkan selisih kurang antara kekayaan Dana Pensiun dengan kewajibannya disebut kekurangan pendanaan (defisit). Adapun total defisit DPPK MP BUMN cenderung membesar. Sementara itu, terjadi pula penambahan jumlah DPPK MP BUMN yang masuk dalam kategori Dana Pensiun dengan RKD di bawah 100%.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan, rasio kecukupan dana DPPK MP BUMN yang berada di bawah 100% disebabkan oleh pertumbuhan gaji yang lebih besar dari asumsi dan return yang lebih rendah dari target bujet. “Jadi, dapen yang tadinya fully funded bisa berubah dalam satu tahun atau beberapa waktu kedepan menjadi unfunded,” kata dia di Jakarta, Kamis (15/10/2020). Untuk mengatasi RKD di bawah 100% tersebut, perlu ada injeksi atau setoran tambahan agar kekurangan tersebut bisa tertutupi.

Sementara itu, mengenai investasi dana pensiun BUMN, dia mengatakan bahwa harus lebih likuid. Beberapa instrumen di pasar finansial bisa menjadi pilihan, dengan catatan memiliki risiko kecil seperti SBN, fixed income, SUN, SBSN, ORI, dan obligasi korporasi berperingkat AAA. Selain itu, dana pensiun bisa ditempatkan di pasar uang, seperti deposito. “Untuk investasi jangka pendek, tidak wise apabila ditaruh di saham, apalagi properti,” jelas dia.

Diperkirakan lebih dari 80% DPPK BUMN memiliki portofolio investasi dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Padahal, investasi tersebut tergolong kurang likuid sehingga cenderung kurang optimal. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.

Belum lagi, masalah pengawasan yang belum optimal dan tata kelola yang kurang prudent. Sebab itu, dibutuhkan semacam arahan investasi untuk DPPK MP BUMN agar penempatan investasi dana pensiun lebih aman dan pengawasan lebih optimal.

Komentar

Berita Lainnya

National 13 jam yang lalu

9 Reasons to Invest in Kota Jababeka with Profit Potential

Investment in Jababeka Industrial Estate in Cikarang, Bekasi or what is now known as the Independent and Integrated City has various potential benefits that can be an attraction for investors. Yes, PT…

Business 13 jam yang lalu

PT VOK Electrical Appliance Indonesia Officially Builds Factory in Kendal Special Economic Zone (KEK)

PT VOK Electrical Appliances Indonesia officially held a groundbreaking ceremony for its new factory in Kendal Special Economic Zone (KEK), Central Java. The deputy government of Kendal Regency, Head…

Science & Tech 16 jam yang lalu

Minister of Industry Agus Denies Rumors that iPhone 16 Can be Bought on Pre-order

Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita strongly denied rumors that the iPhone 16 could be purchased for pre-order on Friday (20/12/2024). He said he had not received an investment proposal of…

Business 23/12/2024 15:19 WIB

Minister of Trade at the Launch of EPIC Sale

Minister of Trade, Budi Santoso together with Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto and Head of the National Food Agency (Bapanas), Arief Prasetyo Adi launched Every Purchase…

Travel 23/12/2024 15:12 WIB

Launch of Shopping in Indonesia Only (BINA) Discount Program 2024

Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto together with Deputy Minister of Trade, Dyah Roro Esti; Deputy Minister of SMEs, Helvi Moraza; Deputy Minister of Tourism, Ni Luh Puspa;…