Akhirnya Gubernur Anies Ikuti Langkah Ahok Untuk Mencegah Banjir di Jakarta

Thepresidentpost.id - Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membongkar bangunan yang dibangun di bantaran sungai. Pasalnya Hunian di bantaran sungai kian menjamur. Tak heran meski hujan tak lebat saja banjir bisa menggenangi rumah warga di sekitar bantaran kali.

Sepuluh hari lalu, banjir dan longsor melanda kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan yang disebabkan pembangunan turap milik perumahan Melati Residence.

Turap yang dibangun berbatasan dengan anak Kali Setu dan perumahan warga itu longsor pada Sabtu (10/10/2020) sekitar pukul 18.05 WIB.

Longsoran turap mengakibatkan anak Kali Setu meluap hingga menyebabkan banjir mencapai 1,5 meter dan merendam rumah warga yang berada di lokasi lebih rendah.

Terkait hal itu, pemerintah provinsi DKI kemudian mengeluarkan kebijakan membongkar rumah di pinggiran sungai atau kali.

Seperti yang dilansir Thepresidentpost.id dari Tribunkaltim.Co,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya fokus membongkar perumahan yang dibangun di bantaran sungai, bukan rumah semi permanen milik warga.

Pernyataan Riza itu mempertegas pernyataan sebelumnya yang menyebut Pemprov DKI akan menertibkan rumah - rumah yang melanggar ketentuan sehingga menyebabkan banjir.

Contoh bangunan perumahan yang akan dibongkar adalah perumahan Melati Residence di Jalan Damai 2 RT 04/RW 012, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menyebabkan banjir dan longsor pada 10 Oktober lalu.

"Perlu kami jelaskan, yang saya maksud ditertibkan itu adalah kasus banjir di Ciganjur, minggu lalu ya, kurang lebih 10 hari lalu itu terjadi karena ada perumahan yang batasnya rumahnya, bahkan pagarnya itu persis di ujung sungai atau bantaran kali," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

"Ini pengusaha, ini orang yang berkecukupan, kok bangun rumah di pinggir sungai atau kali bantaran. Nah, ini yang menurut kami harus ditertibkan. Jadi bukan rumah - rumah masyarakat," lanjutnya.

Menurut Riza, seharusnya tidak boleh ada bangunan yang dibangun di bantaran sungai sehingga menyebabkan banjir.

"Tidak boleh ada bangunan persis di pinggir kali, apalagi ini perumahan. Beda sama rakyat yang enggak punya uang, enggak bisa beli tanah, yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, itu beda," ujar Riza.

Adapun saat ini, banjir melanda Ibu Kota ketika curah hujan tinggi. DKI Jakarta akan mengalami peningkatan curah hujan dari bulan September hingga November 2020.

Hal ini disebabkan Jakarta menjadi salah satu wilayah yang terdampak akan adanya anomali iklim La Nina.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati - hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah ibu kota, sebenarnya pernah diambil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, normalisasi sungai di Jakarta seperti sungai Pesanggrahan dilakukan karena telah direncanakan sejak 2003.

Seperti yang ditulis tribunkaltim, saat berbicara di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (30/4/2014), Ahok mengaku telah melakukan pembebasan lahan terhadap bangunan - bangunan yang ada di pinggirnya.

Namun, menurut Basuki, pengerjaan normalisasi tidak langsung dikerjakan. Akibatnya, lahan diduduki oleh ratusan bangunan ilegal. Ironisnya, bangunan - bangunan tersebut adalah bangunan permanen.

Meski demikian, Basuki menegaskan akan tetap melakukan pembongkaran terhadap rumah - rumah tersebut.

Saat mencalonkan gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017, Ahok kembali menegaskan akan menggusur rumah di pinggiran Kali Kebagusan.

Ahok menyampaikan hal itu saat mendatangi permukiman warga di sekitar Kali Kebagusan di Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016).

Ahok menilai, pencegahan banjir perlu dilakukan dengan cara melebarkan kali. Namun, konsekuensinya, harus ada rumah yang dibongkar. Warga yang rumahnya tergusur akan disediakan rumah susun sewa.

Namun rencana Ahok itu tidak jadi dilaksanakan karena pada Pilkada dia dikalahkan oleh Anies Baswedan. Kebijakan pembongkaran rumah di pinggiran kali yang pada tahun 2020 rencananya akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.