Menhan Prabowo Subianto akan Kunker ke Amerika

Thepresidentpost.id - Washington - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diundang oleh pemerintah Amerika untuk berkunjung kerja (Kunker)  pada pertengahan Oktober ini, demikian pernyataan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada VOA Kamis sore (8/10).

“Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diundang oleh pemerintah Amerika melalui Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper untuk berkunjung pada tanggal 15 - 19 Oktober. Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral bidang pertahanan,” ujar Dahnil.

Pernyataan ini hanya berselang satu hari setelah beredar informasi bahwa Departemen Luar Negeri Amerika telah mengeluarkan visa bagi Prabowo. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menolak mengomentari informasi itu, merujuk pada aturan kerahasiaan tentang pengaturan pemberian visa.

Prabowo telah sejak lama ditolak masuk ke Amerika karena dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi puluhan tahun lalu.

Namun setelah diangkat sebagai menteri pertahanan, ia mulai aktif menjalin hubungan dengan mitra - mitranya, termasuk dengan Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper. Awal Agustus lalu kedua pejabat melakukan pembicaraan telepon untuk membahas kerjasama militer di era pandemi virus corona, keamanan maritim, latihan militer dan akuisisi piranti pertahanan.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika karena membantu mengirim ventilator dan bantuan untuk mengatasi perebakan virus corona yang bernilai 12,3 juta dolar. Keterangan pers dari Kedutaan Amerika di Jakarta menyatakan kedua pejabat menunjukkan keinginan untuk bertemu secara langsung.

Dahnil Simanjuntak mengatakan sesuai prinsip politik bebas aktif, Indonesia tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, “namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika.” Untuk itu, tambahnya, “Prabowo akan memenuhi undangan resmi pemerintah Amerika melalui Menteri Pertahanan Mark Esper tersebut.”