Rabu, 25 Desember 2024|Jakarta, Indonesia

Kemenag Harap Baznas Sinergi dengan Pemda Entaskan Kemiskinan

Wiyanto

Rabu, 16 Desember 2020 - 22:04 WIB

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor
A A A

Thepresidentpost.id - Jakarta - Kementerian Agama melalui Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf berharap adanya peningkatan sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan langkah nyata dalam menggapai masyarakat sejahtera sebagaimana diamanahkan dalam undang - undang.

"Kementerian Agama mendukung langkah nyata konsolidasi dalam hal kepengurusan program hibah bagi BAZNAS dan standar pengawasan keuangan dana hibah dan dana zakat yang telah dikelola BAZNAS. Sehingga BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya dan bersinergi dengan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat duafa dan mustahik," terang Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi Tohor dalam Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Indeks Kepatuhan Syariah di Jakarta, Senin (14/12/20).

Dukungan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan melalui optimasi dana zakat dan wakaf ini juga disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan. Pihaknya berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi bersinergi dengan BAZNAS daerahnya masing - masing.

"Bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diperbolehkan mendapatkan hibah dari pemerintah daerah setiap tahunnya. Hibah diperbolehkan bagi gaji pengurus BAZNAS asalkan pengurus tersebut bukan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Begitu pula dalam hal pengajuan hibah yakni paling lambat bulan April tahun sebelumnya," tutur Horas yang didaulat sebagai Pemateri dalam FGD Publikasi Indeks Kepatuhan Syariah.

Pihaknya memberikan contoh langkah nyata dari Pemerintah Daerah dengan membuat peraturan pemotongan zakat secara langsung dari gaji yang diberikan kepada aparatur sipil negara.

"Adapun untuk aturan terkait zakat ASN Pemerintah Daerah apabila peraturan daerah mengenai kewajiban zakat belum dapat terdaftar di Ditjen Otonomi Daerah, Kemenag dan Kemendagri dapat membuat surat keputusan bersama sebagai dasar hukum untuk pemotongan gaji,” tegasnya.

Komentar

Berita Lainnya

National 24/12/2024 10:25 WIB

9 Reasons to Invest in Kota Jababeka with Profit Potential

Investment in Jababeka Industrial Estate in Cikarang, Bekasi or what is now known as the Independent and Integrated City has various potential benefits that can be an attraction for investors. Yes, PT…

Economy 24/12/2024 08:15 WIB

PT Matahari Tire Indonesia, China's No. 1 Tire Manufacturing Company Officially Operates in Kendal SEZ

PT Matahari Tire Indonesia, a subsidiary of Zhongce Rubber Group Co Ltd (ZC Rubber) from China has officially started the operation of its new factory in Kendal Special Economic Zone, Central Java. The…

Science & Tech 24/12/2024 07:20 WIB

Minister of Industry Agus Denies Rumors that iPhone 16 Can be Bought on Pre-order

Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita strongly denied rumors that the iPhone 16 could be purchased for pre-order on Friday (20/12/2024). He said he had not received an investment proposal of…

Travel 23/12/2024 15:12 WIB

Launch of Shopping in Indonesia Only (BINA) Discount Program 2024

Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto together with Deputy Minister of Trade, Dyah Roro Esti; Deputy Minister of SMEs, Helvi Moraza; Deputy Minister of Tourism, Ni Luh Puspa;…

Science & Tech 23/12/2024 14:46 WIB

Indonesia Delivers 2.7 Million Doses of bOPV Polio Vaccine as Humanitarian Aid to Myanmar

As an expression of solidarity and the strong relationship between the people of Indonesia and Myanmar, the Government of the Republic of Indonesia has delivered 2.7 million doses of the bOPV polio vaccine…