Anggota DPR Ini Minta Vaksin Covid-19 Lebih Berpihak kepada Masyarakat

Thepresidentpost.id - Jakarta - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid - 19 buatan Sinovac Biotech yang tiba di Indonesia, Minggu (6/12) lalu, saat ini tengah menunggu izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). 

Sembari menunggu keluarnya perizinan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan serta Komite Penanganan Covid - 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk meningkatkan proporsi skema Vaksinasi Program dibandingkan Vaksinasi Mandiri sebagai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. 

Selain itu, dalam rangka persiapan vaksinasi Covid - 19, pihaknya juga mendesak Kemenkes untuk memperluas target populasi yang akan divaksinasi. 

"Vaksin ini kan akan mengikuti kondisi dan situasi melalui uji klinis, yang saat ini sudah ditentukan dan kita akan kawal. Kedepannya kami berharap  tidak hanya kelompok umur diantara 18 hingga 59 tahun saja yang menerima vaksin, harus ada perluasan target," ucap Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Thepresidentpost.id Sabtu (12/12).

Selain perluasan target dalam persiapan vaksinasi, Komisi IX juga meminta pemerintah memastikan kesiapan sistem pemantauan (surveilans) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) secara efektif dan memastikan validasi dan realibilitas data penerima vaksin yang dikumpulkan dalam sistem Satu Data Vaksinasi Covid - 19 bersama dengan pemangku kepentingan yang lain.

Terkait pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA), Ia menyampaikan, Komisi IX mendukung penuh Badan POM untuk bekerja secara independen dan transparan dalam pemberian persetujuan penggunaan EUA).

"Pemberian persetujuan EUA harus betul - betul mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin Covid - 19," katanya. 

Sementara untuk mendukung vaksin Merah Putih, menurutnya, Komisi IX DPR RI mendorong Kemenkes, Badan POM, KPCPEN, Kemenristek/BRIN untuk melakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih. 

"Supaya bisa cepat risetnya perlu di - support, pemerintah perlu memberi dukungan dana," jelas Nihayatul Wafiroh.

Soal masih banyaknya keraguan akan keamanan vaksin di masyarakat, Komisi IX mendesak Kemenkes, Badan POM, KPCPEN, bersama pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan sosialisasi keamanan vaksin. 

"Rencana pemerintah terkait program vaksinasi perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan penularan Covid - 19," tegasnya.