Minggu, 17 November 2024|Jakarta, Indonesia

Beny Wenda Mendeklarasikan Dirinya Diduga Hanya Cari Panggung

Herry Barus

Jumat, 04 Desember 2020 - 17:00 WIB

Ilustrasi demonstrasi di Papua Barat. (Foto: BBC)
Ilustrasi demonstrasi di Papua Barat. (Foto: BBC)
A A A

Thepresidentpost.id - Papua - Ketua Presedium Putra - Putri Pejuang Pepera (P5) Yanto Eluay menilai pernyataan Ketua ULMWP Beny Wenda di Luar Negeri yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden West Papua, hanya untuk mencari panggung atau perhatian publik. Penegasan Yanto Eluay itu disampaikan menanggapi pernyataan Beny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin atau Presiden West Papua pada 1 Desember 2020.

“Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Beny Wenda kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal. Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian mencari simpatisan Papua merdeka,” ujar Yanto, Kamis malam (3/12/2020).

Selaku Ketua Presedium Putra - Putra Pejuang Pepera 1969, Yanto Eluay menganggap bahwa Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia sehingga keputusan Pepera dianggapnya adalah sesuatu yang final yang sudah tidak bisa di utak - atik oleh siapapun termasuk seorang Beny Wenda sekalipun.

“Saya selaku Ketua Umum P5 mau menegaskan bahwa sikap kami tetap berpegang pada putusan Pepera. Kami akan menjaga dan mengawal keputusan Pepera 1969 karena Papua sudah sah menjadi bagian dari NKRI,” tegasnya.

Oleh karena itu, selaku Ketua P5 Yanto dengan tegas menolak pernyataan Ketua United Liberation Movement West Papua (ULMWP) Beny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat.

“Sekali lagi saya pertegas bahwa Papua sudah Final berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa hasil Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat yang diikuti Rakyat Perwakilan Papua Barat sebanyak seribu orang sudah final, saat itu tokoh - tokoh yang terlibat dalam dewan musyawarah sudah mewakili seluruh masyarakat Irian Barat/Papua barat,” tuturnya.

Apapun yang dilakukan oleh kelompok - kelompok bersebrangan dengan NKRI, kata Yanto, P5 siap mengawal keputusan yang sudah dilakukan oleh para orang tua pada saat itu.
Intinya disini, apa yang dilakukan Beny Wenda hanya untuk mencari perhatian publik. “Sebab perjuangan Beny Wenda sudah redup atau tidak mendapatkan simpati. Menurut saya, media saja yang membesar - besarkan gerakan itu,” ungkapnya.

“Tapi kalau orang Papua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Beny Wenda apalagi sampai mengaku diri sebagai presiden. Oleh karena itu, saya minta jangan berbicara Papua ini dari luar, hari ini kamu bilang orang Papua sudah memiliki pemerintahan?, jangan memproklamirkan sesuatu yang tidak mendasar,” kata Yanto.

Pada kesempatan itu, Yanto Eluay mengajak masyarakat Papua terlebih Kabupaten Jayapura untuk tidak terprovokasi atas pernyataan dari pihak yang ingin memecah belah Papua.

Sementara itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan klaim deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dikemukakan pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, serta penunjukan dirinya sebagai Presiden Sementara Papua Barat, merupakan tindakan agitasi dan propaganda yang tak lain bertujuan memecah belah bangsa Indonesia. Benny Wenda dan para pengikutnya dengan sangat jelas telah melakukan tindakan makar, karenanya pemerintah harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Bamsoet juga mempersilahkan pemerintah menggunakan alat negara dan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengambil tindakan tegas dan terukur untuk mengamankan kedaulatan NKRI dan marwah bangsa Indonesia.

"Benny Wenda tak lagi berstatus warga negara Indonesia (WNI). Ia tidak memiliki kewarganegaraan. Ia hanya memiliki izin tinggal dari pemerintah Inggris. Aktivitas separatisnya pun dijalankan dari Kota Oxford, Inggris. Karenanya, Kementerian Luar Negeri Indonesia harus segera memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia untuk menjelaskan posisi pemerintahan Inggris terkait isu Papua dan aktivitas Benny Wenda di Inggris," ujar Bamsoet dalam Konferensi Pers bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI - Polri, dan Badan Intelijen Negara, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/20).

Komentar

Berita Lainnya

Business 23/04/2024 10:32 WIB

Govt to Form Task Force to Tackle Online Gambling

President Joko “Jokowi” Widodo chaired a limited meeting which discussed efforts taken to eradicate online gambling in Indonesia, Thursday (04/18), at Merdeka Palace, Jakarta. Minister for Communication…

Economy 23/04/2024 10:27 WIB

President Jokowi Reaffirms Commitment to Farmers’ Welfare

President Joko “Jokowi” Widodo on Monday (04/22) inspected corn harvest in Boalemo regency, Gorontalo province. “Our corn import has decreased significantly from 3.5 million tonnes to 400,000-450,000…

Business 28/02/2024 13:01 WIB

Carsurin and NBRI Strengthen Strategic Alliance to Propel Indonesia’s EV Industry

PT Carsurin Tbk ("Carsurin") and the National Battery Research Institute ("NBRI") are pleased to announce the signing of a pivotal Strategic Alliance Agreement (SAA), marking a significant advancement…

Economy 21/02/2024 08:38 WIB

Bapanas Head Ensures Availability of Rice Stock Ahead of Ramadan

The National Food Agency (Bapanas) has ensured the availability of rice for the fasting month of Ramadan and Eid al-Fitr 1445 Hijri/2024 CE.

Sport 21/02/2024 08:20 WIB

Receives Chairman of Jababeka (KIJA), Menpora Dito Ready to Support the Development of Sports SEZs

Chairman of PT Jababeka Tbk (KIJA), Setyono Djuandi Darmono met the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo at the Kemenpora RI Office, Senayan, Jakarta,…