Presiden Jokowi Minta Pengusaha di Kadin Geber Inclusive Closed Loop ke Berbagai Penjuru Daerah
Thepresidentpost.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terus aktif berinovasi dan meningkatkan efisiensi produksi untuk memacu kinerja sektor pangan nasional. Presiden juga berharap model kemitraan inclusive closed loop terus dikembangkan.
"Inisiatif KADIN berupa Inclusive Closed Loop perlu terus dikembangkan, terutama dalam mengembangkan kemitraan antar pemangku kepentingan yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir," kata Jokowi saat membuka Jakarta Food Security Summit ke - 5 di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah siap terus mendukung berbagai inisiatif kolaboratif seperti inclusive closed loop yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, hingga off taker. Beberapa inisiatif yang sedang berjalan seperti penerapan inclusive closed loop di lahan pertanian cabai di Garut, Jawa Barat dan industri minyak sawit perlu terus diperbaharui agar produktivitas dan nilai tambah petani semakin meningkat.
"Inclusive closed loop juga perlu direplikasi dan diperbanyak ke daerah - daerah lainnya," ujarnya.
Beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta KADIN untuk memberi pendampingan kepada 1 juta petani swadaya. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat inisiatif kolaboratif di sektor pangan.
"Saya mendengar pada awal 2020 sudah dilakukan, dan saya menunggu komitmen pendampingan 2 juta petani swadaya pada 2023," kata Presiden melanjutkan.
Pemerintah berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif tersebut dapat mendukung sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru. Tak hanya itu, closed loop juga selayaknya dapat membuka lebih banyak lapangan kerja yang menjadi sumber kesejahteaan seluruh masyarakat Indonesia.
Di tempat yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi Pandemi Covid - 19 selain telah berdampak bagi kesehatan manusia, juga telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, Kadin menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk merangsang pemulihan perekonomian nasional.
"Pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan, jika bisa terintegrasi dari hulu ke hilir maka bisa menyumbang besar bagi perekonomian nasional terutama dalam ketahanan pangan. Dan jika mencermati tingginya permintaan pangan maka program pertanian berkelanjutan harus jadi pedoman dalam pengembangan pertanian di Indonesia, khususnya pada masa pandemi dan pascapandemi," ungkap Rosan.
Menurut Rosan, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
KADIN memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang - Undang Cipta Kerja sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Rosan optimistis sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring adanya Undang - Undang Cipta Kerja.
"Dari KADIN Indonesia, di dalam JFSS ke - 5 ini, kami mengajukan model kemitraan terintegrasi hulu - hilir inclusive closed loop yang terbukti meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujar Rosan.
Baca Juga
- Joint Statement of Brunei Darussalam, Indonesia, and Malaysia on the Occasion of 30th APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), San Francisco, United States…
- Marketing in Motion: Behind the Promotion Strategy Jakarta-Bandung Fast Train “Whoosh”
- Rare Earth Minerals Finds in India Likely to Inform Future Lithium Demand, Says Supply Chain Specialist
- Take the pressure off coding for your developers
- Proposal to Abolish Gubernatorial Position Needs In-Depth Study: President Jokowi
Komentar