Senin, 23 Desember 2024|Jakarta, Indonesia

Penanggulangan Covid-19, Komisi VII Nilai Pemerintah Tidak Sistematis dan Komprehensif

Krishna Anindyo

Senin, 26 Oktober 2020 - 15:30 WIB

Ilustrasi Virus Covid-19 (Photo by detikNews)
Ilustrasi Virus Covid-19 (Photo by detikNews)
A A A

Thepresidentpost.id - Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid - 19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid - 19.

Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid - 19 menjadi berlarut - larut.

“Penanggulangan Covid ini harus benar - benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto melalui keterangan yang diterima redaksi pada Senin (26/10).

Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid - 19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan.

Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa - gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketentraman di masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh terburu - buru apalagi ugal - ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebutmasa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F - PKS) ini.

Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar - benar efektif sebagai vaksin Covid - 19 dan aman bagi kesehatan.

Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal - ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Komentar

Berita Lainnya

Business 6 jam yang lalu

Minister of Trade at the Launch of EPIC Sale

Minister of Trade, Budi Santoso together with Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto and Head of the National Food Agency (Bapanas), Arief Prasetyo Adi launched Every Purchase…

Travel 6 jam yang lalu

Launch of Shopping in Indonesia Only (BINA) Discount Program 2024

Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto together with Deputy Minister of Trade, Dyah Roro Esti; Deputy Minister of SMEs, Helvi Moraza; Deputy Minister of Tourism, Ni Luh Puspa;…

Science & Tech 7 jam yang lalu

Indonesia Delivers 2.7 Million Doses of bOPV Polio Vaccine as Humanitarian Aid to Myanmar

As an expression of solidarity and the strong relationship between the people of Indonesia and Myanmar, the Government of the Republic of Indonesia has delivered 2.7 million doses of the bOPV polio vaccine…

Business 7 jam yang lalu

President Subianto Meets with Pakistani PM to Boost Economic, Trade Cooperation

In a bid to reaffirm their commitment to strengthening the longstanding ties between the two nations, President Prabowo Subianto Wednesday (12/18) conducted a bilateral meeting with Prime Minister of…

Travel 10 jam yang lalu

President Prabowo Meets with Indonesian Students of Al-Azhar University

During his state visit to Egypt, President Prabowo Subianto Wednesday (12/18) met with Indonesian students from Al-Azhar University at the Al-Azhar Convention Center in Cairo.